Kemendagri Pertanyakan Dasar Anies-Sandi Naikkan Bantuan Dana Parpol Padahal PP Diteken ?

Kenaikan Bantuan Dana Parpol

Berita Hari Ini ~ Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono memastikan bahwa revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Dana Parpol belum diteken Presiden Joko Widodo.

Pria yang akrab disapa Soni ini pun mempertanyakan kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menetapkan kenaikan bantuan dana untuk pengurus parpol di ibu kota.

“PP-nya belum selesai, dia menaikkan dasarnya apa? Harusnya dia bertahan dengan angka yang lama dulu,” kata Soni.

Soni menuturkan, seharusnya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menunggu sampai revisi PP No 5/2009 yang mengatur mengenai kenaikan dana parpol resmi diteken Jokowi. Menurut Soni, revisi PP itu sudah diajukan Kemendagri ke Istana sekitar satu bulan yang lalu.

bantuan dana parpol

Kemendagri Belum Mengetahui Sebab PP Bantuan Dana Parpol Belum Diteken

Dirinya juga tidak mengetahui alasan pasti Presiden Joko Widodo belum menandatangani PP tersebut.

“Karena belum dikeluarkan, apa dasarnya Anies-Sandi menaikkan itu? PP-nya belum ditandatangani,” katanya.

Soni juga bingung mengapa Bantuan Dana Parpol di tingkat provinsi DKI jauh lebih besar daripada angka yang tertera di PP. Menurutnya lagi dalam PP itu bantuan untuk parpol di tingkat nasional hanya naik dari Rp 108 menjadi Rp 1.000 per suara yang didapat pada pemilu.

Sementara untuk dana bantuan parpol tingkat provinsi mengalami kenaikan menjadi Rp 1.500 dan untuk tingkat kabupaten/kota menjadi Rp 2.000 per suara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan dana bantuan parpol menjadi Rp 4.000 per suara.

pasangan-anies-sandi_20170420_055602.jpg

Kenaikan Dana Bantuan Parpol Yang Melampaui Semestinya

“Itu melampaui kelayakan Dan jagalah ritmenya dengan daerah lain. Apa pun DKI banyak duit, tetapi bukan berarti melampaui. Harus jaga dengan daerah sekitar,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jajarta Darwis Muhammad Aji menyebut, pihaknya mengajukan dana bantuan partai sebesar Rp 1.200 per suara dalam kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2018.

setelahnya anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta meminta ditambah dalam forum rapat Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Permintaan penambahan tersebut karena adanya keputusan tingkat nasional bahwa dana Bantuan Dana Parpol dinaikkan.

“Jadi, bukan senang-senangnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memasukkan itu. Dulu pertama kami usulkan sesuai seperti dibilang Pak Soni Rp 1.200. Tetapi, kan, Dewan tahu ada keputusan tingkat nasional, mereka meminta supaya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merevisi usulan itu menjadi Rp 4.000,” ujar Darwis.

Kata Darwis, alasan anggota Banggar meminta penambahan biaya parpol karena kemampuan keuangan DKI Jakarta yang besar. Nilai APBD DKI 2018 saja mencapai Rp 77,1 triliun. (atn/ymn)

Baca Juga : Pria Bertato Menantang Polisi Adu Jotos, Ujung-ujungnya Malah Dikeroyok Warga !!

Baca Juga : Geger !! Seorang Wanita Lahirkan Bayi Putri Duyung, Ternyata Penyebabnya Adalah Ini

 

Hari Gini Masih Galau Cari BO Yang Aman ? Mau Gabung Di BO Aman Dan Terpercaya ?
Mau Menang Jackpot Togel Dengan Modal 20rb? Segera gabung dapatkan Ragam Promo Menarik
Jadi Buruan Daftar Dan bergabung dengan kami


situs togel online

zvr
Bagaimana Reaksimu ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.