Mendikbud Rencanakan Hapus Ujian Nasional yang Bersejarah Panjang

Wacana Penghapusan UN dalam Kajian Mendikbud Nadiem Makarim

Berita Hari Ini ~ UN sendiri mulanya adalah ujian untuk para siswa yang dimaksudkan untuk mengukur kompetensi lulusan. Nantinya, ukuran inilah yang dipakai untuk melihat sejauh mana pemerataan kualitas pendidikan berlangsung. UN juga kerapkali dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan di bidang pendidikan.

Namun, dalam perjalanannya UN telah mengalami beberapa kali perubahan nama. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, berikut ini sejarah perubahan nama UN:

Periode 1950 sd 1964: Ujian Penghabisan

Ujian akhir yang bersifat nasional pertama kali dimulai sejak tahun 1950. Ujian ini terus dilaksanakan hingga tahun 1964 dan kemudian disebut sebagai Ujian Penghabisan. Soal-soal Ujian Penghabisan dibuat oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Soal-soal yang diujikan berbentuk uraian/esai dan hasil ujian diperiksa di pusat rayon.

Periode 1965 sd 1971: Ujian Negara 

Kemudian, pada periode tahun 1965 hingga 1971, ujian ini diubah lagi namanya menjadi Ujian Negara. Tujuan ujian ini adalah untuk menentukan kelulusan, sehingga siswa dapat melanjutkan ke sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri apabila telah lulus Ujian Negara. Sedangkan bagi yang tidak lulus Ujian Negara tetap memperoleh ijazah dan dapat melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi swasta.

Bahan Ujian Negara disiapkan seluruhnya oleh pusat dan hanya ada satu perangkat naskah ujian untuk seluruh wilayah Indonesia. Naskah ujian menggunakan soal bentuk uraian dan jawaban singkat dengan tingkat kesulitan soal relatif tinggi, serta memiliki kompleksitas jawaban yang memerlukan kemampuan berpikir tinggi. Yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian adalah pemerintah pusat, yang dibantu oleh panitia ujian dari masing-masing wilayah (provinsi).

Pelaksanaan ujian dilakukan hanya satu kali dalam satu tahun pelajaran yaitu pada akhir tahun pelajaran pada kelas terakhir. Prosedur pelaksanaan ujian, pengawasan, dan pengolahan hasil ujian ditetapkan oleh Pusat.

Periode 1972 sd 1979: Ujian Sekolah 

Kemudian, memasuki tahun 1972, Ujian Negara berganti menjadi Ujian Sekolah. Tujuan ujian adalah untuk menentukan peserta didik tamat atau telah menyelesaikan program belajar pada satuan pendidikan. Seluruh bahan ujian disiapkan oleh sekolah atau kelompok sekolah.

Mutu soal sangat bervariasi, tergantung mutu sekolah/kelompok sekolah. Bentuk soal yang digunakan pun berbeda antarsekolah/kelompok sekolah, dan yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian adalah sekolah/kelompok sekolah.

Pelaksanaan ujian pada masa ini sama dengan pelaksanaan ujian pada masa sebelumnya yaitu hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun pelajaran yang dilakukan pada akhir tahun pelajaran. Pemerintah pusat hanya menerbitkan pedoman penilaian yang bersifat umum. Pemeriksaan hasil ujian dilakukan di tingkat sekolah.

Kriteria tamat ditentukan oleh masing-masing sekolah dengan tidak mengenal Lulus atau Tidak Lulus, tetapi menggunakan istilah TAMAT. Biaya ujian sepenuhnya ditanggung oleh peserta didik. Persentase kelulusan sangat tinggi bahkan dapat dikatakan semua peserta didik lulus (100%), namun mutu lulusan tidak dapat diperbandingkan. Sistem Ujian Sekolah berlangsung hingga tahun 1979.

Periode 1980 sd 2002: Ebtanas dan Ebta

Memasuki tahun 1980, ujian nasional dikenal dengan nama Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atau lebih sering disingkat Ebtanas (untuk mata pelajaran pokok) dan Ebta (untuk mata pelajaran non-Ebtanas). Tujuan dari Ebtanas dan Ebta adalah untuk memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Pada masa awal diberlakukannya mata pelajaran yang diujikan dalam Ebtanas adalah Pendidikan Moral Pancasila (PMP), kemudian pada tahun berikutnya ditambah dengan beberapa mata pelajaran lainnya. Sejumlah mata pelajaran pokok diujikan melalui Ebtanas, sedangkan mata pelajaran lainnya diujikan melalui Ebta.

Bahan Ebtanas yang berupa kumpulan soal disiapkan oleh pusat (Dit. Pendidikan Dasar dan Menengah). Panitia daerah merakit paket tes dan menggandakannya. Sedangkan bahan ujian Ebta disiapkan oleh masing-masing sekolah/daerah/wilayah. Tanggung jawab penyelenggaraan Ebtanas dan Ebta adalah sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Pelaksanaan ujian dilaksanakan satu kali dalam satu tahun pelajaran yaitu pada akhir tahun pelajaran.

Periode 2003 sd 2004: UAN

Pergantian istilah kembali terjadi. Tahun 2003, Ebtanas diganti menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN). Tujuan UAN adalah untuk menentukan kelulusan, pemetaan mutu pendidikan secara nasional, dan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Bahan mata pelajaran yang diujikan terdiri atas tiga mata pelajaran yaitu Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris yang disiapkan oleh Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) dengan menggunakan soal-soal dari Bank Soal Nasional. Untuk mata pelajaran lainnya disiapkan oleh sekolah atau daerah dengan menggunakan Standar Kompetensi Lulusan dan Panduan Materi dari Puspendik.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan UAN. Pemeriksaan hasil ujian (scanning dan scoring) dilakukan di provinsi dengan kunci jawaban dikirim dari Pusat. Nilai peserta didik diberikan ke sekolah penyelenggara ujian melalui penyelenggara ujian tingkat kabupaten/kota.

Kriteria kelulusan UAN tahun 2003 adalah (a) memiliki nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional, (b) tidak terdapat nilai < 3.00, (c) nilai rata-rata (UAN +UAS) minimal 6.00. Sedangkan pada UAN tahun 2004 kriteria kelulusan adalah (a) memiliki nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional, (b) tidak terdapat nilai < 4.00, (c) nilai rata-rata (UAN +UAS) minimal 6.00.

Biaya ujian ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh Kemendikbud, UAN ini dinilai punya kelebihan karena ada resiko tidak lulus, sehingga diasumsikan peserta didik lebih giat belajar dan guru lebih serius dalam mengajar. Inilah yang nantinya dijadikan pemetaan mutu pendidikan di tiap daerah.

Periode 2005 hingga sekarang: UN

Lalu pada tahun 2005, istilah ujian berubah lagi menjadi Ujian Nasional (UN). Tujuan ujian ini adalah untuk menentukan kelulusan, membuat pemetaan mutu pendidikan secara nasional, dan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Seluruh soal disiapkan okleh pusat dengan menggunakan soal-soal dari Bank Soal Nasional. UN diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dibantu Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Penyelenggaraan UN di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, yaitu tingkat provinsi dibawah tanggungjawab gubernur, tingkat kabupaten/kota oleh bupati, dan tingkat sekolah oleh kepala sekolah penyelenggara UN.

Biaya Ujian Nasional ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mutu lulusan berdasarkan nilai rata-rata peserta didik meningkat. Namun pada tahun 2015, nilai UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Sekolah diberi otonomi untuk meluluskan atau tidak meluluskan siswanya.

Baca Juga : Jateng Siap Patroli Sarang Tawon Vespa Setelah Korban Berjatuhan

Baca Juga : Kejaksaan Agung Menolak Calon PNS Transgender

 

 

Ayo Daftar Dan Pasang Angka Kalian Di Agen Togel Terpercaya Musimtoto

Cash Back 2% Dan Bonus Free Saldo 10rb Untuk New Member

pasang togel online terpercaya

zvr
Bagaimana Reaksimu ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.