Pandemi Corona Mengakibatkan Ancaman Gelombang PHK Massal

Bagaimana Pemerintah Mengantisipasi Ancaman Gelombang PHK Tersebut?

Berita Hari Ini ~ Sebuah video viral di jagat maya, memperlihatkan puluhan karyawan departemen store Ramayana di Depok, Jawa Barat menangis. Dengan air mata bercucuran, mereka berpelukan satu sama lain, saling menguatkan di tengah kondisi yang tak terduga.

Manajemen Ramayana mengumumkan langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya. Gerai yang berlokasi di City Plaza Depok, tidak lagi beroperasi sejak 6 April 2020.

Wabah COVID-19 yang dipicu virus corona menjadi biang keladi, omzet penjualan menurun hingga 80 persen. Akibatnya, perusahaan tak mampu lagi menanggung semua biaya operasional gerai.

“Bukan hanya masalah penggajian karyawan, tapi semuanya,” ujar Store Manager City Plaza Depok, M Nukmal Amdar. Para pekerja selanjutnya akan menerima pesangon sesuai dengan haknya masing-masing.

Ancaman (PHK) tak hanya membayangi para pekerja di Indonesia. Sejatinya, kondisi serupa terjadi di negara lain. Hal ini dipicu melesunya kegiatan ekonomi akibat pandemi Virus Corona (Covid-19) yang terjadi sejak awal 2020.

Badai resesi terbayang di depan mata, meski pandemi COVID-19 tak diketahui kapan akan berlalu. Organisasi Buruh Internasional (ILO) melaporkan, 81 persen dari tenaga kerja global yang berjumlah 3,3 miliar, atau 2,67 miliar saat ini terkena dampak penutupan tempat kerja.

“Para pekerja dan dunia usaha sedang menghadapi bencana, baik di perekonomian maju dan berkembang,” ujar Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder, dalam keterangan resminya.

ILO memperkirakan, krisis virus corona pada kuartal II 2020 dapat mengurangi 6,7 persen jam kerja di tingkat global, atau setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu.

Bahkan menurut ILO, wabah virus corona merupakan krisis global terburuk sejak Perang Dunia II. “Ini merupakan ujian terbesar dalam kerja sama internasional selama lebih dari 75 tahun,” kata Ryder.

Berdasarkan studi terbaru ILO, sebanyak 1,25 miliar pekerja yang berada di sektor paling terdampak tersebut berisiko terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan upah serta jam kerja.

“Banyak dari mereka berada dalam pekerjaan yang berupah rendah dan berketerampilan rendah, sehingga hilangnya pendapatan secara mendadak menghancurkan kehidupan mereka,” ungkap Ryder.

Pemerintah Tak Tinggal Diam

Pemerintah sejatinya tidak tinggal diam dalam menyikapi masalah PHK ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, tantangan menghadapi pandemi ini tidaklah mudah. Harus dihadapi bersama-sama. Salah satunya meminta para pengusaha untuk tidak memecat para karyawannya.

“Mengajak kepada para pengusaha untuk berusaha keras mempertahankan para pekerjanya,” ungkap Jokowi, Kamis (9/4/2020).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah juga meminta seluruh perusahaan/dunia usaha agar menjadikan kebijakan PHK sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala upaya dalam mengatasi dampak COVID-19 saat ini.

“Situasi dan kondisinya memang berat. Tapi inilah saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bekerja sama mencari solusi untuk mengatasi dampak COVID-19,” kata Ida.

Dia meminta perusahaan melakukan berbagai langkah alternatif untuk menghindari PHK. Di antaranya dengan mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas (misalnya tingkat manajer dan direktur).

Kemudian mengurangi shift kerja, membatasi/menghapuskan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu.

Selain itu, langkah pemerintah lain untuk mengakomodasi kepentingan pada pekerja yang terkena PHK, dengan mempercepat pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Rencananya program Kartu Pra kerja akan menyasar sekitar 5,6 juta peserta di 2020. Dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif masing-masing peserta sebesar Rp 3.550.000.

“Pekerja formal maupun informal yang terdampak COVID-19 dapat mendaftarkan diri di laman resmi http://www.prakerja.go.id, mulai minggu kedua April 2020,” kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Denni Purbasari.

Tak hanya diutamakan bagi pekerja dan pencari kerja muda, namun juga mereka yang terkena dampak langsung.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 20 triliun untuk ini. Keberadaan program diharapkan dapat membantu daya beli para pekerja, serta pelaku usaha mikro dan kecil yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan mata pencaharian.

Apabila dirinci, manfaat program Kartu Prakerja di 2020 yakni sebesar Rp 3.550.000, terdiri dari bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta, dan insentif paska pelatihan sebesar Rp 600 ribu per bulan (untuk 4 bulan), serta insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 50 ribu per survei untuk 3 kali survei atau total Rp 150 ribu per peserta.

Setiap peserta program hanya dapat mengikuti program sebanyak 1 kali. Insentif tersebut akan dibayarkan setelah peserta menyelesaikan minimal satu kali pelatihan.

Baca Juga : Kasus Corona Covid-19 di Korsel Menurun Secara Tajam

Baca Juga : Pemprov DKI Mulai Distribusikan Bansos dalam Penerapan PSBB

 

Hari Gini Masih Galau Cari BO Yang Aman ? Mau Gabung Di BO Aman Dan Terpercaya ?
Mau Menang Jackpot Togel Dengan Modal 20rb? Segera gabung dapatkan Ragam Promo Menarik
Jadi Buruan Daftar Dan bergabung dengan kami

pasang togel online terpercaya

zvr
Bagaimana Reaksimu ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.