Pemerintah Harus Memberikan Sanksi Hukum bagi Masyarakat yang Nekad Mudik

Pemerintah Harus Mewaspadai Pemudik Awal yang Menggunakan Angkutan Umum atau Angkutan Pribadi

Berita Hari Ini ~ Setelah Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan pelarangan mudik 2020, demi menghambat penyebaran virus corona ke daerah-daerah.

Pemerintah tetap harus mewaspadai pemudik awal, baik yang menggunakan angkutan umum maupun angkutan pribadi. Bahkan jika perlu pemerintah bisa menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga memberikan sanksi hukum agar masyarakat tidak nekad melakukan mudik.

Pengamat transportasi sekaligus ketua Bidang Advokasi dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan sementara batasan jumlah penumpang bagi kendaraan keluar wilayah Jabodetabek belum diterapkan.

“Seperti halnya penerapan PSBB di wilayah Jabodetabek. Larangan itu dapat diterapkan mulai sekarang pada ssemua kendaraan keluar Jabodetabek, kecuali kendaraan logistik dan kendaraan tertentu yang diijinkan,” kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, menurut Djoko pembatasan larangan mudik tidak hanya dilakukan dari Jakarta ke daerah lain. Akan tetapi berlaku juga di seluruh Indonesia. Kendati begitu asal pemudik terbesar yang termasuk zona merah adalah Jakarta.

Pelarangan mudik dapat diterapkan berdasarkan batasan wilayah aglomerasi, seperti Jabodetabek, Malang Raya, Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertasusila, Banjarbakula, Mebidang, Barlingmascakeb. Sekarang ini, mobilitas penduduk sudah menyebar dalam kawasan aglomerasi.

Sementara itu, dia menegaskan kendaraan loogistik wajib mendapat kawalan khusus, karena sudah teerjadi perampookan truk bawa barang di jalan raya. Meskipun tidak ada pengawasan terhadap kendaraan barang over dimession over loading (ODOL) oleh aparat penegak hukkum.

“Karena keterbatasan SDM Perhubungan dan Kepolisian, pemilik barang dan pengusaha truk jangan terlibat ODOL. Pelaku angkutan harus mentaati aturan-aturan tentang pemuatan. Harus diberikan sanksi tegas jika masih ada oknum pelaku angkutan logistik yang masih ODOL,” ujarnya.

Selanjutnya ia menyarankan alternatif lain untuk mengurangi mobilitas warga menggunakan kendaraan bermotor, lookasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) di SPBUberoerasi dibatasi atau menaikkan tarif BBM.

“Kali ini demi keselamatan kesehatan masyarakat Indonesia, pemerintah harus bertindak tegas. Harus diberikan sanksi hukum bagi yang melanggar mudik tahun ini,” juarnya.

Hal ini sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, menyatakan , bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp. 100 juta.

Jika aturan ketat itu bisa menahan laju pemudik yang belum mudik, pemeeerintah harus menyiapkan kompensasi.

“Apabila selama ini ada anggaran mudik gratis untuk pekerja sektor informal, anggaran itu kali ini bisa dialokasikan untuk penggadaan sembako guna membantu masyarakat peserta mudik gratis yang tidak bisa pulang,” tuturnya.

Baca Juga : Pernyataan Lengkap Pemerintah Tentang Larangan Mudik

Baca Juga : Terjadi Tawuran di Sawah Besar Jakarta Pusat, 3 Orang Diamankan Polisi

 

Hari Gini Masih Galau Cari BO Yang Aman ? Mau Gabung Di BO Aman Dan Terpercaya ?
Mau Menang Jackpot Togel Dengan Modal 20rb? Segera gabung dapatkan Ragam Promo Menarik
Jadi Buruan Daftar Dan bergabung dengan kami

pasang togel online terpercaya

zvr
Bagaimana Reaksimu ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.